Terbaru, Ditjen Pajak Resmi Perpanjang Pelaporan Pajak Sampai 21 April 2017

PELAPORAN  PAJAK DI PERPANJANG SAMPAI 21 APRIL 2017

Berita terbaru saat ini, bahwa Ditjen Pajak telah meresmikan perpanjangan atas pelaporan SPT pajak hingga 21 April 2017. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban berlandaskan pada wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Apabila biasanya pelaporan SPT biasanya jatuh tempo pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya, maka saat ini di tahun 2017 Direktorat Jenderal pajak kementerian keuangan telah memperpanjang sampai tanggal 21 April 2017.
Mengapa hal ini dilakukan oleh DJP ? karena untuk mengatasi/mengantisipasi pembludakan antrean yang akan terjadi disebabkan para peserta amnesti pajak, alangkah lebih baiknya untuk meminimalisir permasalahan maka dilakukan hal demikian.

Beriukut kutipan dari Suryo Utomo (Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Keputusan Pajak) yang menyatakan : "mengingat bahwa kondisi di bulan maret ini bersamaan dengan hari-hari terakhir program pengampunan pajak, oleh karena itu kami memutuskan untuk memberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sampai dengan tanggal 21 April 2017," dalam kongferensi pers yang berlokais di Gedung Mar'ie Muhammad DJP, Rabu (29/3).

Sekilas mengenai SPT :

Ragam formulir SPT Tahunan, sebagai berikut ;

  • Jenis formulir 1771
  • Jenis formulir 1770
  • Jenis formulir 1770S
    Jenis ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang telah berpenghasilan dari kerjanya melebihi dari satu pemberi kerja, atau penghasilan orang pribadi tersebut lebih dari Rp.60.000.000,00 per tahun, atau bisa juga wajib pajak tersebut telah digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau jenis pekerjaan yang sifatnya bebas.
  • Jenis formulir 1770 SS
    Jenis formulir ini merupakan formulir yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan penghasilan orang tersebut mencapai sejumlah tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 per tahunnya.
  • Jenis Bukti Potong 1721-A1 ataupun 1721-A2
    Jenis ini merupakan penegasan yang berupa keterangan dari pihak pemberi kerja yang berfungsi menjelaskan pajak dari wajib pajak yang telah dipotong oleh pihak pemberi kerja. Formulir ini harus dilapirkan pada saat SPT dilaporkan

Ragam SPT

  1. SPT Masa Pajak Penghasilan yang terdapat pada Pasal 21 dan Pasal 26;
  2. SPT Masa Pajak Penghasilan yang terdapat pada Pasal 22;
  3. SPT Masa Pajak Penghasilan yang terdapat pada pasal 23 dan Pasal 26;
  4. SPT Masa Pajak Penghasilan yang terdapat pada pasal 25;
  5. SPT Masa Pajak Penghasilan yang terdapat pada pasal 4 pada ayat (2);
  6. SPT Masa Pajak Penghasilan yang terdapat pada pasal 15;
  7. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
  8. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pengusaha yang terkena Pajak Pedagang Eceran, hal itulah yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
  9. SPT Masa Pajak atas Penjualan Barang Mewah;
  10. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi orang yang berprofesi sebagai pemungut

 Fungsi SPT

  1. Wajib Pajak PPh
    Yaitu sebagai sebuah sarana Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan mempertanggungjawabkan penghitungan mengenai jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan berfungsi juga untuk melaporkan hal-hal berikut :
    • Pelunasan ataupun pembayaran pajak yang telah dilaksanakan baik oleh sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam periode satu Tahun pajak ataiu Bagian Tahun Pajak.
    • Suatu penghasilan yang merupakan sebagai objek pajak atau bukan sebagai objek pajak.
    • Mengenai harta dan kewajiban.
    • Pemungutan atau pemotongan pajak orang ataupun badan atau perusahaan lain dalam peiode 1 (satu) masa pajak tersebut.
     
  2.  Pemungut atau Pemotong Pajak
    Yaitu sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau telah dipungut dan telah disetorkan.
  3. Pengusaha yang Kena Pajak
    Merupakan suatu sarana yang berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnb yang sebenarnya telah terutang dan untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut :
    • Sebagai pengkreditan Pajak berupa masukan terhadap pajak berupa keluaran;
    • Sebagai pelunasan atau pembayaran yang telah dilaksanakan baik oleh sendiri PKP ataupun melalui pihak lain, yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.


0 Response to "Terbaru, Ditjen Pajak Resmi Perpanjang Pelaporan Pajak Sampai 21 April 2017"

Post a Comment